Pengadaan Barang Dan Jasa Harus Berkualitas Sesuai Amanat Perundang-Undangan Yang Berlaku

11 Juli 2018 13:32:34 WIB

PESISIR SELATAN, 7 Mei 2018 -  Dalam rangka menciptakan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas, maka pelaku usaha dan perangkat daerah terkait harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Berkenaan dengan hal itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pessel telah menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan tersebut.

Kegiatan itu juga dalam rangka menindaklanjuti instruksi presiden agar regulasi pengadaan barang dan jasa disederhanakan, sehingga makin efektif dan efisien.

"Ya, menindaklanjuti instruksi presiden agar regulasi barang dan jasa disederhanakan, sehingga makin efektif dan efisien, maka Dinas PU Pessel telah menggelar sosialisasi UU No. 2 Tahun 2017 dan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa," ungkap Kadis PU Pessel, Era Sukma Munaf, Senin (7/5) di Painan.

Lebih lanjut disebutkan, adapun peserta sosialisasi berasal dari pelaku jasa usaha, asosiasi dan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pessel. Ia mengatakan, regulasi pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pemerintah makin rasional, angka dan data menjadi rujukan.

"Ditengah dunia yang makin kompetitif , maka yang diperlukan mutu dan kualitas dari konstruksi. Hal itu menjadi tanggung jawab bersama yakni pemerintah serta pelaku usaha jasa konstruksi," ucapnya.

Ia juga berharap agar pelaku usaha terutama bidang kontruksi dapat memahami regulasi baru tersebut dengan baik dan mengaktualisasikannya sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku. (03)

Share Berita :

Gubernur dan Wakil Gubernur

Video Kegiatan